Pilpres, Makanan dan Kebebasan Berpendapat

Standard

Ketika semua orang terhubung dengan semua orang di jaman social media saat ini, apakah kita memang bebas memberikan pendapat kita tanpa memikirkan dampaknya?

Pilpres

Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan Pemilihan Presiden Indonesia 2014 (singkatnya, Pilpres). Yang terkait dalam topik kali ini adalah pelajaran yang saya dapat seputar postingan seputar Pilpres di social media. Ini contoh pendapat yang paling umum saya temukan:

Ini kan timeline gue! Suka-suka gue dong mau posting apa di sini!

Atau yang satu ini:

Kalo gak setuju pendapat gue, gak usah taruh comment. Pasti gue hapus.

Banyak memang postingan seputar Pilpres yang muncul di social media, terutama Facebook, mulai dari yang sangat netral dan informatif, sampai yang black campaign dan sampah habis. Bukan itu yang akan saya bahas di sini. Yang saya ingin bahas adalah dampak dari postingan pendapat yang kita lakukan itu.

Dalam jaringan social media yang terbuka, tentunya kita juga sadar bahwa apapun yang kita post akan dibaca oleh semua orang, atau setidaknya oleh teman-teman kita di jaringan tersebut. Tentu saja saya tidak akan membantah bahwa adalah hak masing2 orang untuk posting sesuai yang dia inginkan. Tapi tentunya kita juga harus sadar bahwa postingan kita juga akan membentuk pendapat orang lain mengenai diri kita sendiri.

Sebagai contoh, ada seorang rekan yang berbeda pilihan dengan saya. Berbeda pilihannya sih saya gak masalah. Tapi ketika yang dia posting adalah black campaign (berita bohong atau salah), biasanya saya kasih komentar untuk mengoreksi, lengkap dengan data yang benar dari sumber yang terpercaya. Tentunya ditambah dengan harapan dari saya bahwa dia akan menghapus postingan tersebut, krn toh yang dia posting sudah terbukti salah. Ternyata dia berkeras utk tidak menghapus, bahkan tidak mau mengakui bahwa yang dia posting itu salah. Dan keluarlah pernyataan di atas tadi, “suka-suka gue dong” Smile

Tanpa dia sadar, ada opini atau image baru yang terbentuk di pikiran saya mengenai rekan saya ini. Otomatis saya akan beranggapan bahwa dia adalah orang yang ngasal ketika melakukan sesuatu, karena tidak melakukan riset/cek-ricek dahulu sebelum posting. Otomatis saya beranggapan bahwa dia adalah orang yang tidak mau dikoreksi, karena tetap berkeras bahwa dia benar walaupun terbukti salah. Otomatis saya beranggapan bahwa dia adalah orang yang susah di atur, karena “suka-suka gue” tadi itu.

Kira2 apa yang akan terjadi ketika ada orang lain yang bertanya ke saya mengenai rekan saya ini? Ketika (mungkin) rekan saya mencari pekerjaan dan calon atasannya (karena kenal saya) menghubungi saya utk minta pendapat? Atau calon atasannya itu membaca postingan dia di social media? Atau customer nya? Atau partner nya? Atau siapapun lah. Kira2 image apa yang akan terbentuk mengenai rekan saya tadi?

Tentunya hal yang ingin saya angkat bukanlah mengenai perbedaan pilihan tadi, karena toh ada banyak rekan saya yg lain yang berbeda pilihan dengan saya dan berdebat sangat sengit di social media dengan saya, tapi kami melakukannya dengan cara-cara yang profesional dan saling adu fakta. Saya (dan orang lain yang membaca) tentunya akan lebih menghargai, bahkan mungkin menjadi nilai positif karena kami sama-sama menghargai perbedaan pendapat dan bisa berdebat dengan cara-cara yang baik.

Makanan

Lho, apa hubungannya dengan makanan? Karena saya secara kebetulan mengalami hal yang mirip, tapi kali ini bukan mengenai Pilpres, melainkan mengenai makanan.

Di sebuah social media, seorang rekan saya mencantumkan foto “pembantaian” hewan tertentu yang kemudian dijadikan makanan. Ditambah dengan tulisan bahwa semua orang yang makan daging hewan tersebut adalah orang-orang jahat, karena hewan tersebut pada dasarnya harusnya menjadi peliharaan, bukan makanan.

Di satu sisi saya tersinggung, karena saya jadi masuk kategori orang-orang jahat tadi. Di sisi lain saya bingung bagaimana dengan mudahnya kita bisa mengatakan orang lain sebagai orang jahat karena makanan yang dia makan. Bukan karena korupsi, bukan karena membunuh orang, bukan karena mencuri atau memfitnah, tapi karena makanan.

Mungkin kita lupa bahwa hewan yang menurut kita adalah peliharaan, mungkin menurut orang lain adalah makanan. Mungkin menurut orang lain lagi adalah dewa yang harus disembah. Mungkin menurut orang lain lagi adalah haram untuk disentuh sekalipun. Mungkin menurut orang lain lagi adalah hama yang harus dibunuh karena mengganggu panen. Lantas apa hak kita untuk mengatakan orang lain jahat hanya karena pilihan makanannya?

Bayangkan seandainya kita yang senang makan daging sapi (contohnya), tiba-tiba didemo di depan umum oleh penganut agama tertentu yang menganggap sapi sebagai hewan suci atau dewa, dan kita dianggap jahat sejahat2nya. Apa kira2 reaksi kita?

Kebebasan Berpendapat

Saya sepenuhnya percaya bahwa kita harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua orang untuk bebas berpendapat. Tapi tentunya hak kebebasan berpendapat itu harus disertai dengan kewajiban. Kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu, apakah pendapat kita itu didasarkan pada fakta yang benar dan bukan berdasarkan asumsi. Kewajiban untuk memeriksa terlebih dahulu apakah pendapat kita itu akan melanggar hak orang lain. Kewajiban untuk menerima juga bahwa orang lain juga punya hak untuk bebas berpendapat mengenai pendapat kita. Juga kewajiban untuk mengakui pendapat kita salah ketika memang terbukti salah.

Banyak orang lupa, bahwa social media itu sama seperti jalan raya dengan banyak orang yang lalu lalang. Apakah kita akan berteriak di pinggir jalan menyatakan pendapat kita sehingga di dengar semua orang? Mungkin tidak. Karena mungkin malu berteriak di depan umum. Mungkin malu siapa tau nanti kita salah. Mungkin malu siapa tau nanti ada yang tersinggung. Lantas kenapa kita berani “berteriak” di social media dengan isi yang sama? Smile

Yang harus diingat, hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Hak kita untuk bebas berpendapat dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak “diganggu” dengan “teriakan” kita, apalagi kalau ternyata isinya salah. Juga dibatasi oleh hak orang lain untuk tidak dibilang jahat dengan sembarangan. Juga dibatasi oleh hak orang lain untuk mengoreksi pendapat kita jika ternyata salah.

Kebebasan berpendapat? Yes. Tapi tentunya yang bertanggung jawab.

Selamat Jalan, Pak Darus!

Standard

Saya adalah orang yang jarang nangis, apalagi di depan umum. Terakhir kali nangis di depan umum itu waktu Eva dan Joan ada di Rumah Sakit, dua-duanya di ICU/NICU. Di acara pemakaman keluarga dekat sekalipun, saya tidak menangis. Bukan karena sok tegar atau malu nangis, tapi memang tidak sampai “tersentuh” untuk menangis.

Tapi dengan Pak Darus, saya tidak bisa menahan air mata. Ketika dia awalnya masuk UGD (di RS Premier Bintaro), saya belum menangis, karena saya kira hanya sakit biasa. Saya baru menangis ketika dokter mengatakan bahwa terjadi pendarahan di otak karena pembuluh darah yang pecah. Saya tau artinya apa. Kemungkinan sembuh kecil, dan kalaupun sembuh tidak akan 100% pulih.

Ketika Pak Darus masuk ICU di RS Medika BSD (karena ICU di Bintaro penuh), dan dokter saraf (neurolog) kembali menjelaskan kecilnya kemungkinan sembuh, saya kembali menangis. Ketika menjenguk beberapa kali ke RS selama 2 hari kemudian, saya selalu menangis. Bahkan di rumah pun saya menangis karena ingat Pak Darus.

Mungkin rekan-rekan bertanya, siapa sih Pak Darus ini? Buat orang lain mungkin dia bukan siapa-siapa, “hanya” salah seorang ART (Asisten Rumah Tangga) di rumah kami. Tapi untuk kami, dia sudah seperti keluarga sendiri. Sejak bekerja dengan kami 6 tahun yang lalu, tidak pernah sekalipun saya lihat dia marah, selalu tersenyum. “Tenang saja, nanti Pak Darus yang atur, percaya sama Pak Darus”, selalu dia bilang dengan logal Jawa kental kalo kami memberikan instruksi apapun.

Dia juga dekat dengan Joan dan Amy. “Yang pintar ya Joan” selalu dia memberi semangat ke Joan kalo Joan lagi terapi di rumah. Amy selalu “siram siram” (baca: menyiram bunga di halaman) dengan Pak Darus. Bahkan sampai sekarang pun (lebih dari 10 hari sejak meninggal), Amy masih menyebutkan nama Pak Darus kalo lagi berdoa untuk tidur.

“Job desc” resmi nya “hanya” lah merawat tanaman di halaman dan mengurus hal-hal kecil di rumah, seperti mengurus gas dan air minum, bertukang kecil2an, ngepel ruang keluarga dan tangga, dll. Tapi dia juga bertanggung jawab antar-jemput anak2 Bang Rudy ke sekolah (satu kompleks dgn kami), kadang2 antar/jemput les, atau antar/jemput anak2 Wiwi dan Tesa kalau lagi perlu mendadak. Sering juga dia diminta menjaga rumah kalau sedang ada tukang. Jadinya dia juga dekat dengan keluarga Bang Rudy, Wiwi dan Tesa.

Dengan keluarga kami yang lain, baik di Jakarta ataupun dari luar kota, Pak Darus juga dikenal. Dia selalu menjadi salah satu “seksi sibuk” di acara keluarga, acara apapun. Ketika dia masih di ICU, semua keluarga ikut mendoakan.

Semua orang bilang Pak Darus itu orang yang baik dan rajin senyum. Bahkan ketika dia meninggal pun dia tidak merepotkan siapa-siapa. Pak Darus meninggal jam 1 pagi, sehingga tidak ada kemacetan yang kami lalui dari rumah ke BSD. Bolak-balik. Petugas transportasi jenazah yang membawa Pak Darus ke Wonosobo juga jadi tidak terjebak macet, karena masih subuh berangkat dari Jakarta, dan bisa tiba dengan cepat di Wonosobo karena belum masuk musim mudik. Kami datang juga ke Wonosobo, naik pesawat ke Jogja dan naik mobil ke Wonosobo. Tiba di Wonosobo jam 5 sore, langsung acara penguburan, dan selesai sebelum waktu berbuka. Semua lancar, dan tidak ada yg direpotkan. Luar biasa.

Sekarang di rumah terasa lebih sepi. Bukan hanya karena tidak ada Pak Darus secara fisik yang sering “ribut” dan melucu, tapi juga secara emosi memang ada yang “hilang”. Mencari pengganti Pak Darus untuk bekerja di rumah mungkin tidak mudah, tapi mencari penggantinya di dalam ingatan kami adalah tidak mungkin.

Selamat Jalan, Pak Darus! Engkau selalu ada dalam ingatan kami.

Selamat Ulang Tahun, Joan!

Standard

Maaf posting nya terlambat, krn Joan sebenarnya ultah tanggal 22 kemarin Smile Baru sadar nih kalau udah lama gak posting apa2 mengenai Joan (dan Amy), apalagi sejak pindahan ke blog yang baru.

Berbeda dari ultah Joan ke-10 tahun lalu yang kami rayakan cukup besar, tahun ini ultah Joan dirayakan dengan sederhana. Pertama, karena memang lagi puasa. Kedua, karena kami baru saja kehilangan Pak Darus (nanti dijelaskan di post yang lain). Jadi kami hanya mengundang sepupu-sepupu Joan di Bintaro utk hadir utk acara tiup lilin, makan malam bersama dan buka kado. Tapi Joan tetap senang dan sering sekali tersenyum hari ini Smile

Terima kasih Tuhan untuk berkatmu yang selalu melimpah untuk Joan dan keluarga kami. Terima kasih untuk 1 tahun lagi dalam umur Joan. Kami selalu menyerahkan dia sepenuhnya ke dalam tanganMu. Biar Engkau yang berkati dia dengan kesehatan dan suka cita di tengah kekurangannya, dan biarlah Engkau yang selalu memberkati keluarga kami dengan damai sejahteraMu.

Selamat Ulang Tahun yang ke-11, anakku Joan. Tuhan memberkatimu selalu!

Ketika Anak Kecil Menonton Film Dewasa

Standard

Pengalaman saya melihat anak kecil menonton film dewasa mendorong saya menulis Surat Pembaca yang dimuat oleh harian Kompas hari Sabtu, 17 Mei 2014.

WP_20140517_07_36_52_Pro

Catatan: Awalnya saya tidak menulis tanggal. Ketika dihubungi oleh pihak Kompas, saya salah menyebutkan tanggal di atas. Seharusnya tanggal 27 April 2014 :-) Itulah akibat terburu-buru.

Saya tau banyak orang tua yang tidak setuju dengan tulisan saya di atas. Apalagi kalau film yang diputar adalah film-film superhero seperti Spiderman, Superman atau Batman. Dengan anak yang merengek-rengek minta nonton, apa yang orang tua bisa lakukan?

Saya memang belum mengalami masalah tersebut. Mungkin dalam 5 tahun lagi. Semoga saya cukup kuat untuk mengatakan “Tidak”. Demi perkembangan psikologis anak.

Tapi saya juga berharap, pihak bioskop memperketat pengawasan mereka. Seperti saya tulis di Surat Pembaca tersebut, di negara yang pernah saya datangi, pihak bioskop merasa perlu mempertahankan reputasi mereka sebagai tempat yang aman bagi anak-anak untuk menonton. Lagipula, mereka adalah pihak yang mendapatkan keuntungan secara bisnis. Sudah sepantasnya mereka pegang andil untuk memastikan tidak ada penonton yang “salah umur”.

Bagaimana pendapat anda?

Pemilu 2014: Analisis Perolehan Kursi DPR “Top 3” (PDIP-Golkar-Gerindra)

Standard

Setelah posting-posting sebelumnya membahas mengenai perolehan Kursi DPR masing-masing partai dan juga mengenai anomali Kursi DPR beberapa partai, kali ini saya mencoba menganalisis perolehan Kursi DPR untuk “Top 3”: PDIP, Golkar dan Gerindra. Dari provinsi mana saja Kursi DPR mereka dan apakah ada perbedaan pola sukses dari ketiga partai ini?

Sebagai catatan, saya sengaja membatasi hanya pada “Top 3” karena keterbatasan waktu dan ruang :-) Tentunya akan menarik kalau kita juga menganalisis “Top 4” yang mengikutsertakan Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. Mungkin di lain waktu :-)

PDI Perjuangan

Sebaran Kursi DPR PDIP sebenarnya mengikut pola yang cukup lazim, dengan konsentrasi terbesar dari pulau Jawa, mengingat jumlah kursi yang diperebutkan juga lebih besar.

image

Tapi jika kita melihat dari persentase kursi yang didapatkan dari setiap provinsi, lebih jelas terlihat di mana “kekuatan” PDIP berada.

image

PDIP mendapatkan kursi lebih dari 1/3 di provinsi Bali, Papbar, Malut, Sulut, Kalteng, Kepri dan Babel. Harap dicatat bahwa provinsi-provinsi ini hanya memperebutkan jumlah kursi yang tidak signifikan. Walaupun mendulang Kursi DPR paling banyak dari pulau Jawa, tapi kenyataannya PDIP hanya mendapatkan kursi kurang dari 25% di tiga provinsi terbesar (Jabar, Jateng, Jatim). Itu penyebab jumlah total kursi PDIP tidak terlalu mendominasi. Di Pemilu di masa depan, PDIP harus memperbaiki kelemahan ini. Ditambah dengan kenyataan bahwa PDIP sama sekali tidak mendapatkan kursi DPR dari Sulbar, Gorontalo dan Sultra.

Golkar

Mirip dengan PDIP, sebaran Kursi DPR Golkar juga didominasi oleh tiga provinsi terbesar.

image

Akan tetapi, sebaran kursi Golkar lebih merata di semua provinsi.

image

Bisa dilihat bahwa perolehan kursi Golkar hanya dominan di Gorontalo, dan sisanya merata di hampir semua provinsi. Terlihat bahwa mesin politik Golkar lebih tersebar merata di seluruh Indonesia. Walaupun demikian, Golkar tetap tidak mendapatkan kursi dari 2 provinsi, yaitu Kepri dan Bengkulu.

Gerindra

Sebagai “kuda hitam” di Pemilu 2014, Gerindra cukup sukses mendulang kursi DPR hingga bisa masuk “Top 3”. Dan pola pesebaran kursi nya mirip dengan PDIP dan Golkar, dengan perolehan utama dari tiga provinsi terbesar.

image

Akan tetapi, bila dilihat dari persentase, terlihat bahwa Gerindra tidak memiliki provinsi “khusus” yang dikuasai, dengan semua kursi yang didapatkan sama atau kurang dari 1/3 di semua provinsi.

image

Tentunya hal ini dimaklumi mengingat Gerindra adalah partai yang relatif “baru” dan belum memiliki mesin partai yang mendalam di semua provinsi. Tapi, mirip dengan Golkar, sebaran kursi Gerindra cukup merata. Hal ini akan menjadi ancaman bagi partai lain di masa depan.

Membandingkan “Top 3”: PDIP, Golkar, Gerindra

Grafik berikut membandingkan perolehan kursi DPR ketiga partai ini di setiap provinsi.

image

Terlihat beberapa hal menarik dari grafik ini:

  1. Secara umum, perolehan Kursi DPR dari ketiga partai ini relatif sama dengan persebaran yang hampir merata di semua provinsi. Harap dicatat bahwa ketiga partai ini tidak dominan, karena 7 partai yang lain, jika digabungkan, memperoleh kursi yang lebih besar daripada “Top 3” ini digabung. Kita akan bahas fenomena ini di posting selanjutnya.
  2. PDIP terlihat lebih menonjol secara signifikan di Jabar (bersama Golkar), Jateng, Jatim, DKI, Bali, Kalbar dan Lampung.
  3. Golkar terlihat lebih menonjol secara signifikan di Jabar (bersama PDIP), Kalsel dan Sulsel.
  4. Walaupun tidak ada provinsi tempat Gerindra menonjol, tapi Gerindra sukses “menyamai” PDIP dan/atau Golkar di hampir semua provinsi kecuali Jabar, Kepri dan Babel.

Semoga analisis ini bermanfaat :-)

Pemilu 2014: Suara Lebih Banyak, Tapi Kursi Lebih Sedikit

Standard

Kalau dilihat kembali jumlah suara dan kursi DPR yang didapatkan masing-masing partai, terlihat ada anomali. Saya tampilkan kembali tabel suara dan kursi ini, kali ini diurutkan dari yang terbesar ke terkecil.

Partai Suara Partai Kursi
PDIP 23,681,471 PDIP 109
Golkar 18,432,312 Golkar 91
Gerindra 14,760,371 Gerindra 73
Demokrat 12,728,913 Demokrat 61
PKB 11,298,957 PAN 49
PAN 9,481,621 PKB 47
PKS 8,480,204 PKS 40
Nasdem 8,402,812 PPP 39
PPP 8,157,488 Nasdem 35
Hanura 6,579,498 Hanura 16

Terdapat anomali urutan antara PKB vs. PAN dan Nasdem vs. PPP. Walaupun PKB dan Nasdem memiliki suara lebih banyak daripada PAN dan PPP, jumlah kursi yang mereka dapatkan ternyata lebih sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi?

Sebenarnya secara implisit hal ini sudah saya jelaskan di posting sebelumnya mengenai perbedaan “harga” suara masing-masing kursi DPR. Setiap kursi yang diperoleh masing-masing partai didapatkan dengan “menukar” jumlah suara yang berbeda-beda. Akibatnya, jumlah suara Nasional yang didapatkan tidak selalu akan setara dengan jumlah kursi DPR yang didapatkan.

Untuk mempermudah visualisasi kondisi ini, grafik berikut membandingkan “harga” suara masing-masing kursi untuk PKB dan PAN.

image

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa PAN (titik oranye) mendapatkan banyak kursi dengan “harga” lebih “murah” dibandingkan PKB (di wilayah kotak oranye). Sementara PKB (titik biru) hanya sedikit mendapatkan kursi dengan “harga” lebih “murah” dibandingkan PAN (di wilayah kotak biru).

Kondisi serupa bisa dilihat ketika membandingkan Nasdem dan PPP.

image

Kali ini perbandingannya tidak sejelas PKB dan PAN, tapi prinsipnya sama: PPP (oranye) mendapatkan lebih banyak “kursi murah” dibandingkan Nasdem (biru).

Sekarang timbul pertanyaan: apakah data ini bisa digunakan untuk membuat strategi di Pemilu 2019? Saya bukan ahli statistik ataupun ahli data, tapi saya pribadi merasa bahwa hal itu cukup sulit untuk dilakukan, mengingat banyak sekali variabel yang harus diperhitungkan. Semakin banyak partai yang terlibat dan semakin banyak jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu Dapil, maka semakin kompleks juga variabel nya.

Mulai posting berikutnya, saya akan menganalisis suara dan kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai. Stay tuned!

Pemilu 2014: Kursi DPR “Mahal” dan “Murah”

Standard

Melanjutkan posting sebelumnya mengenai cara menghitung Kursi DPR di Pemilu 2014, saya sempat menyebutkan bahwa ada kursi DPR yang harus “dibayar mahal” atau “murah” oleh partai, karena membutuhkan jumlah suara yang besar atau kecil. Banyak yang menduga bahwa data ini bisa dilihat dari BPP setiap Dapil. Berikut adalah 10 Dapil dengan BPP terbesar dan terkecil

Dapil BPP Dapil BPP
Jatim 11 323,652.63 Jabar 3 159,798.67
Jabar 6 293,785.67 Sumbar 1 161,154.50
Papua 289,667.30 Kalsel 1 161,471.50
Jabar 7 270,151.80 Kalsel 2 164,802.00
Kepri 266,439.00 Aceh 1 170,371.14
DKI 2 260,097.71 Aceh 2 170,523.83
DIY 255,011.50 Sumbar 2 171,050.67
Banten 3 251,419.00 NTT 2 171,723.86
Jateng 5 249,669.13 Sulsel 1 173,277.00
Jateng 6 249,366.00 Banten 2 174,237.17

Apakah artinya Jatim 11 adalah “Dapil Neraka” sedangkan Jabar 3 adalah “Dapil Surga”? Kenyataannya tidak sesederhana itu :-) BPP hanyalah bilangan pembagi. Dengan model “sisa suara” yang diterapkan ketika menghitung kursi (lihat posting saya sebelumnya), maka akan ada banyak kursi yang didapatkan dengan suara jauh di bawah BPP. Dan di sisi esktrim lain, ada banyak kursi yang didpatkan dengan suara jauh di atas BPP.

Berikut adalah daftar 10 Kursi DPR “termahal”, lengkap dengan Dapil dan Partai nya.

Dapil Partai Suara per Kursi BPP % terhadap BPP
Jatim 11 PPP 413,230 323,652.63 127.68%
Jatim 11 Demokrat 376,536 323,652.63 116.34%
Jabar 7 Gerindra 373,811 270,151.80 138.37%
Jatim 11 PKB 363,611 323,652.63 112.35%
Jateng 6 PKB 358,790 249,366.00 143.88%
DIY PAN 355,787 255,011.50 139.52%
Jatim 11 Hanura 355,259 323,652.63 109.77%
Papua Demokrat 350,075 289,667.30 120.85%
Kalbar Golkar 348,986 240,826.80 144.91%
Jatim 7 PDIP 347,140 243,877.63 142.34%

Bisa dilihat bahwa 4 dari 10 kursi DPR “termahal” datang dari Dapil Jatim 11. Sepertinya Dapil ini tepat dikategorikan sebagai Dapil “neraka” :-) Tapi bukan berarti kursi “mahal” hanya datang dari pulau Jawa yang padat penduduk, karena di 10 besar ini masuk juga Dapil Papua dan Dapil Kalbar.

Kalau ada kursi “mahal”, tentunya juga ada kursi “murah”, yaitu Kursi DPR yang didapatkan oleh partai dengan hanya sedikit suara. Berikut adalah 10 Kursi DPR “termurah”, lengkap dengan Dapil dan Partai nya.

Dapil Partai Suara per Kursi BPP % Suara terhadap BPP
Gorontalo Gerindra 49,342 206,030.00 23.95%
Babel Demokrat 62,718 183,620.67 34.16%
Babel Golkar 71,063 183,620.67 38.70%
Malut PAN 77,099 194,770.33 39.58%
Sumbar 2 PDIP 80,996 171,050.67 47.35%
Kalsel 2 Gerindra 82,039 164,802.00 49.78%
Kalteng PAN 84,259 184,245.50 45.73%
Kalsel 1 PKB 84,713 161,471.50 52.46%
NTT 1 Nasdem 84,815 175,368.67 48.36%
Malut Golkar 85,413 194,770.33 43.85%

Kali ini hasilnya lebih jelas: semua kursi “murah” berasal dari luar pulau Jawa :-)

Karena itulah mulai terlihat jelas kenapa ada partai yang bisa mendulang banyak kursi DPR walaupun suara mereka sedikit. Contoh nyata adalah PAN, yang memiliki jumlah suara Nasional dibawah PKB, tetapi mendapatkan Kursi DPR lebih banyak. Kita akan bahas diposting selanjutnya :-) Stay tuned!

cara menghitung kursi dpr di pemilu 2014

Standard

Di post sebelumnya, saya sudah menampilkan jumlah kursi DPR setiap partai peserta Pemilu 2014. Bagaimana sebenarnya cara menghitung kursi DPR ini?

Cara menghitung kursi DPR di Pemilu 2014 diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Walaupun ketika dibaca terkesan sulit (karena bahasa yang digunakan sangat … formal ;-)), sebenarnya bisa dijabarkan menjadi beberapa langkah sederhana.

Langkah 1: Rekapitulasi Nasional dan Ambang Batas 3,5%

Walaupun pembagian kursi DPR ditentukan di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil), tapi penghitungan kursi DPR baru bisa dilakukan setelah Rekapitulasi Nasional telah selesai dilakukan. Mengapa? Karena kita hanya menghitung kursi DPR untuk partai-partai yang melebihi Ambang Batas 3,5% (pasal 208).

Partai Suara Persentase
Nasdem 8,402,812 6.72%
PKB 11,298,957 9.04%
PKS 8,480,204 6.79%
PDIP 23,681,471 18.95%
Golkar 18,432,312 14.75%
Gerindra 14,760,371 11.81%
Demokrat 12,728,913 10.19%
PAN 9,481,621 7.59%
PPP 8,157,488 6.53%
Hanura 6,579,498 5.26%
PBB 1,825,750 1.46%
PKPI 1,143,094 0.91%
Total 124,972,491 100.00%

Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) partai yang tidak memenuhi Ambang Batas tersebut, yaitu PBB dan PKPI. Kesepuluh partai lainnya lolos dan memasuki tahap penghitungan kursi.

Langkah 2: Menghitung Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP)

Untuk membagi kursi DPR di setiap Dapil, kita harus menghitung angka BPP dengan cara membagi total suara sah di Dapil tersebut dengan jumlah kursi Dapil tersebut. Harap diingat, total suara sah hanya menghitung total suara Partai yang melebihi Ambang Batas di Langkah 1.

Sebagai contoh, kita ambil Dapil Jawa Barat 7 yang memiliki jatah 10 kursi DPR dan dengan hasil sebagai berikut:

Partai Suara
Nasdem 125,620
PKB 162,383
PKS 234,477
PDIP 608,658
Golkar 539,911
Gerindra 373,811
Demokrat 206,295
PAN 154,557
PPP 160,208
Hanura 135,598
Total 2,701,518

Oleh karena itu, untuk Dapil Jawa Barat 7, maka BPP adalah jumlah total suara (2,701,518) dibagi jatah kursi DPR (10), sehingga mendapatkan angka BPP sebesar 270,151.8.

Yang menarik dari isi UU adalah tidak menyebutkan apakah angka BPP ini dibulatkan ke atas, atau ke bawah, atau tidak dibulatkan. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa angka BPP tidak dibulatkan. Sehingga di dalam formula Excel yang saya gunakan, saya tidak melakukan pembulatan sama sekali.

Langkah 3: Membagi Kursi DPR Tahap 1

Sesuai pasal 212, maka kita memasuki Tahap 1 pembagian Kursi DPR. Kita membagi suara setiap partai dengan BPP dan membulatkan ke bawah. Angka tersebut adalah jumlah kursi DPR yang didapatkan oleh setiap partai untuk Tahap 1.

Partai Suara Tahap 1 Sisa
Nasdem 125,620 0 125,620
PKB 162,383 0 162,383
PKS 234,477 0 234,477
PDIP 608,658 2 68,354.4
Golkar 539,911 1 269,759.2
Gerindra 373,811 1 103,659.2
Demokrat 206,295 0 206,295
PAN 154,557 0 154,557
PPP 160,208 0 160,208
Hanura 135,598 0 135,598

Terlihat bahwa hanya 3 (tiga) partai yang mendapatkan kursi DPR di Tahap 1, yaitu PDIP (2 kursi), Golkar (1 kursi) dan Gerindra (1 kursi).

Sisa suara adalah jumlah suara yang tersisa setelah pembagian kursi Tahap 1. Untuk partai yang belum mendapatkan kursi, maka sisa suara sama besar dengan suara awal. Sedangkan untuk partai yang sudah mendapatkan kursi, sisa suara adalah sisa suara setelah dikurangi jumlah kursi yang didapatkan.

Karena sudah ada 4 (empat) kursi yang dibagikan, maka kita memasuki Tahap 2 untuk membagikan 6 (enam) kursi yang tersisa.

Langkah 4: Membagi Kursi DPR Tahap 2

Pada Tahap 2 ini, kita mengurutkan jumlah sisa suara tiap partai mulai dari yang terbesar ke terkecil dan membagikan kursi tersisa menurut urutan tersebut.

Partai Suara Tahap 1 Sisa Urutan Tahap 2 Total Kursi
Nasdem 125,620 0 125,620 8 0 0
PKB 162,383 0 162,383 4 1 1
PKS 234,477 0 234,477 2 1 1
PDIP 608,658 2 68,354.4 10 0 2
Golkar 539,911 1 269,759.2 1 1 2
Gerindra 373,811 1 103,659.2 9 0 1
Demokrat 206,295 0 206,295 3 1 1
PAN 154,557 0 154,557 6 1 1
PPP 160,208 0 160,208 5 1 1
Hanura 135,598 0 135,598 7 0 0

Karena hanya ada 6 (enam) kursi tersisa, maka hanya partai dengan sisa suara terbesar 1 sampai 6 yang mendapatkan kursi di Tahap 2.

Jumlah kursi DPR yang didapatkan oleh sebuah partai adalah total dari kursi Tahap 1 dan Tahap 2.

Demikianlah cara penghitungan kursi DPR dilakukan di setiap Dapil, sehingga didapatkan jumlah total kursi DPR di tingkat Nasional.

Harap diperhatikan: walaupun setiap partai menggunakan BPP yang sama, pada kenyatannya “harga suara”  yang “dibayar” setiap partai akhirnya berbeda-beda. Di Dapil Jawa Barat 7 ini, Gerindra harus “membayar” 373,811 suara untuk setiap kursi yang didapatkan, sedangkan PAN hanya “membayar” dengan 154,557. Luar biasa! :-)

Di posting selanjutnya, saya akan melakukan analisis mengenai “harga” kursi ini untuk setiap Dapil. Pasti hasilnya akan menarik :-) Stay tuned!

Perhitungan Kursi DPR Hasil Pemilu 2014

Standard

Setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi di tingkat nasional, pertanyaan selanjutnya adalah berapa kursi yang didapatkan oleh masing-masing partai?

Karena penasaran, akhirnya saya membuat formula di Excel sesuai dengan formula perhitungan kursi di UU No. 8 Tahun 2012. Berikut adalah hasilnya. Harap diingat bahwa ini hasil perhitungan pribadi, bukan hasil resmi dari KPU :-)

Partai Suara Kursi
Nasdem 8,402,812 35
PKB 11,298,957 47
PKS 8,480,204 40
PDIP 23,681,471 109
Golkar 18,432,312 91
Gerindra 14,760,371 73
Demokrat 12,728,913 61
PAN 9,481,621 49
PPP 8,157,488 39
Hanura 6,579,498 16
PBB 1,825,750 0
PKPI 1,143,094 0

Berikut tampilan data di atas dalam bentuk grafik (thanks Excel! :-))

Suara vs Kursi

Nah, setelah melihat angka-angka di atas, pasti ada banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana sebenarnya penghitungan jumlah kursi? Kenapa ada partai yang suaranya lebih rendah tapi mendapatkan kursi lebih banyak (contoh, PAN vs PKB)?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas di posting selanjutnya ya! Stay tuned! :-)